Senin, 13 Oktober 2014

Pembangunan Perumahan Rakyat Miskin Kota Di DKI Jakarta: Antara Cita Dan Realita - 1

Pembangunan perumahan untuk rakyat miskin kota yang layak, sehat dan nyaman, adalah salah satu cerita kelabu pembangunan di DKI Jakarta. Selama 15 tahun terakhir (1990-2005), di Jakarta hanya mampu dibangun 21.878 unit rusun. Bandingkan dengan pembangunan apartemen dan real estate yang berturut-turut mencapai 26.205 dan 104.304 unit pada rentang waktu yang sama. Jakarta sendiri saat ini diperkirakan membutuhkan sedikitnya 125.000 unit rusun untuk rumah tangga miskin di DKI Jakarta yang pada 2005 tercatat sebesar 150.492 rumah tangga. Rakyat miskin kota yang tidak memiliki tempat tinggal inilah yang menciptakan permukiman kumuh dan padat serta permukiman liar di bantaran sungai, bawah jembatan, dan jalur hijau.

Selain rendahnya pasokan rumah murah, faktor lain penyebab permukiman liar dan kumuh adalah tata ruang perkotaan yang tidak jelas dan nilai tanah yang tinggi. Sistem atas hak tanah yang kompleks, dimana terdapat tujuh macam hak atas tanah mulai dari hak milik sampai hak guna sementara, dan biaya sertifikasi tanah yang mahal, semakin menyulitkan warga miskin sehingga mereka tinggal di kawasan padat dan tanah-tanah ilegal. Ditambah dengan lemahnya manajemen perumahan seperti perencanaan, kelembagaan, tanah, dan sarana dasar lingkungan, hal ini mendorong perumahan dan permukiman kota tumbuh secara tidak terencana sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi kawasan.

Komitmen Pembangunan Rumah Rakyat

Secara nasional, komitmen pembangunan rumah bagi rakyat miskin adalah rendah. Pada periode sebelum krisis (1993-1998), pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) per tahun rata-rata 136.000 unit. Namun pada periode 2000-2004, pembangunan RSH anjlok menjadi hanya sekitar rata-rata 40.000 unit per tahun. Padahal, pertumbuhan kebutuhan rumah mencapai 800 ribu unit per tahun, dengan defisit pasokan perumahan (backlog) mencapai 5,93 juta unit. Pada era SBY-JK, perkembangan-nya juga tidak menggembirakan. Di tahun 2004, pembangunan RSH tercatat hanya 50.150 unit. Sedangkan di tahun 2005, hanya mencapai 78.287 unit, jauh dari target Kementerian Perumahan Rakyat yang mematok target 225.000 unit RSH.

Program pembangunan RSH selama ini gagal mencapai target setidaknya karena 8 alasan utama: (i) terbatasnya ketersediaan dan tingginya harga lahan terutama di daerah perkotaan; (ii) lambatnya proses sertifikasi tanah, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan; (iii) terbatasnya penyediaan kredit oleh perbankan serta lambatnya sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penyaluran subsidi KPR RSH oleh cabang-cabang perbankan di daerah; (iv) lambatnya proses pengalihan hak atas tanah pemerintah daerah untuk kolateral kredit konstruksi pembangunan perumahan PNS; (v) terbatasnya kapasitas peminjaman masyarakat untuk mendapatkan KPR RSH; (vi) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang memberatkan konsumen; (vii) terbatasnya dukungan penyediaan listrik kapasitas 450-900 watt dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan (viii) meningkatnya harga bahan-bahan bangunan sehingga harga per unit RSH menjadi tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :