Senin, 13 Oktober 2014

Pembangunan Perumahan Rakyat Miskin Kota Di DKI Jakarta: Antara Cita Dan Realita - 2

Rusun dan Perumahan Rakyat Miskin Kota

Pada pertengahan Agustus 2006, pemerintah mencanangkan program pembangunan 1.000 menara rumah susun (rusun) untuk rakyat miskin selama tiga tahun ke depan di seluruh kota di Indonesia yang berpenduduk di atas dua juta orang. Pasca banjir besar Februari 2007 di Jakarta, rencana ini semakin menguat dengan fokus utama diarahkan pada pembangunan rusun di DKI Jakarta, khususnya bagi warga miskin yang tinggal di bantaran sungai. Wacana ini sebenarnya barang lama. Pasca banjir besar 2002, pemerintah juga telah mengeluarkan wacana kebijakan ini, namun realisasi-nya minim. Terlepas dari itu semua, pencanangan rusun di DKI Jakarta patut didukung karena memiliki banyak rasionalisasi.

Program pembangunan rusun ini menjawab masalah besarnya permintaan rumah khususnya untuk kalangan bawah-menengah perkotaan, menghilangkan kawasan kumuh, komitmen menjaga lingkungan, efisiensi lahan dan kawasan, mendekatkan penduduk dengan tempat kerja sehingga mengurangi arus transportasi, kemacetan dan polusi, serta penghematan BBM dan infrastruktur transportasi lainnya. Dampak ekonomi dari program ini juga amat berarti di tengah kelesuan ekonomi. Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar melalui dampaknya ke penyerapan tenaga kerja dan produksi industri-industri pendukung yang tersebar luas mulai dari industri kecil seperti pasir dan batu bata hingga industri besar seperti semen, keramik, besi-baja, listrik, dan air bersih. Dalam konteks politik luar negeri, program ini juga akan memberi citra positif bagi DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya di mata dunia internasional terkait dengan usaha pemenuhan agenda global seperti agenda-21/Habitat, cities without slums (CWS) initiatives, dan millenium development goals (MDGs).

Untuk DKI Jakarta, pembangunan rusun ini akan menjadi titik balik dalam pembangunan perumahan kota yang selama ini didominasi rumah horizontal (landed house). Hunian horizontal kota yang berorientasi komersial selama ini dibiarkan berkembang dan bahkan difasilitasi pemerintah. Sedangkan hunian vertikal (rusun) tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Dominasi pola hunian horizontal di Jakarta telah menyebabkan segregasi sosial dan fungsional beserta segenap implikasi yang ditimbulkannya, dimana perumahan kota hanya mampu diakses kelompok kaya, sedangkan kelompok menengah tergeser ke pinggiran kota mencari rumah dengan harga yang lebih terjangkau, dan kelompok miskin terkonsentrasi di pemukiman kumuh dan pemukiman liar seperti di bantaran sungai dan bawah jembatan.

Keberhasilan dari rencana pembangunan rusun ini membutuhkan banyak prasyarat penting. Pertama, komitmen Pemprov DKI Jakarta. Komitmen pemprov harus terwujud dalam bentuk dukungan nyata seperti penyediaan tanah, sertifikasi tanah dan perizinan yang mudah dan murah, serta menghapus high-cost economy. Pembebasan lahan selama ini sering menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Jakarta, termasuk rusun.

Kedua, dukungan dari pemerintah pusat dan DPR. Rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya harga rumah di satu sisi, harus diimbangi dengan komitmen politik untuk mendorong kesejahteraan rakyat miskin melalui kebijakan subsidi, pembebasan pajak dan ketersediaan kredit untuk pengembang rusun.

Ketiga, revitalisasi BUMN, khususnya Perumnas, PLN, dan PDAM. Perumnas kini tidak lagi berkontribusi dalam pembangunan RSH karena dituntut menghasilkan keuntungan, padahal mereka memiliki banyak cadangan tanah yang belum digunakan. Sedangkan dukungan PLN dan PDAM mutlak dibutuhkan untuk pasokan listrik 450-900 watt dan air bersih.

Komitmen pemerintah pusat dan DPR untuk pembangunan rusun nampak sudah cukup optimal. Pembebasan PPN, subsidi selisih bunga, dan anggaran pembangunan rusun, sudah disiapkan pemerintah pusat dan DPR. Departemen PU dan Kementerian Perumahan Rakyat bahkan sudah siap untuk segera membangun 19 twin blok rusun untuk 70.000 keluarga di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Sayangnya, komitmen BUMN strategis belum terlihat. Pemprov DKI Jakarta juga belum melangkah jauh, seperti penyediaan lahan.

Langkah penting lain yang juga perlu dilakukan Pemprov adalah mendapatkan komitmen pengembang besar sekaligus penegakan hukum untuk merealisasikan kewajiban pembangunan rusun murah. Konsep pembangunan perumahan 1-3-6 bisa dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali dengan sejumlah catatan seperti pengawasan dan penegakan hukum, insentif dan penghargaan untuk pengembang yang patuh, dll.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :