Senin, 13 Oktober 2014

Pembangunan Perumahan Rakyat Miskin Kota Di DKI Jakarta: Antara Cita Dan Realita - 3 (Habis)

Beberapa Catatan Akhir

Evaluasi terhadap pembangunan rusun di DKI Jakarta, memperlihatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Pertama, masalah sosial-budaya. Memindahkan warga miskin dari pemukiman kumuh dan bantaran sungai ke rusun adalah tidak mudah. Rusun sudah ada di Jakarta sejak puluhan tahun yang lalu. Namun persepsi warga miskin terhadap rusun cenderung tidak berubah positif. Hal ini karena berpindah dari landed house ke rusun membutuhkan berbagai pengorbanan yang tidak kecil seperti perubahan gaya hidup, hilangnya kohesi dan modal sosial hingga hilangnya mata pencaharian. Beberapa rusun mencoba membuat latihan ketrampilan dan menyediakan lantai dasar sebagai tempat usaha, namun tidak berhasil. Wacana membangun rusun di dekat lokasi asal warga juga tidak mudah dilakukan mengingat keterbatasan lahan. Rusun yang ideal membutuhkan lahan yang cukup luas untuk sarana dan prasarana penunjang seperti taman, sekolah, balai kesehatan, serta arena bermain dan olahraga. Lokasi yang cocok untuk rusun ideal seperti ini seperti di Berland dan Manggarai, sangat terbatas di Jakarta.

Kedua, masalah rendahnya daya beli. Rusun yang telah dibangun untuk warga miskin kini kebanyakan telah beralih kepemilikan ke kelompok menengah. Karena hal ini kemudian pemerintah mengubah pola pembangunan rusun dari rusun hak milik (rusunami) menjadi rusun sewa (rusunawa). Namun hal ini juga belum mengubah situasi. Bagi warga miskin, biaya sewa Rp 100.000,- per bulan tetap dirasakan masih tinggi. Belum terhitung biaya listrik, air bersih, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun pola subsidi untuk penghuni miskin rusunawa –seperti yang dilakukan Yayasan Tzu Chi di Cengkareng- jelas pilihan yang mahal dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Rusunawa nampak lebih tepat untuk kelompok bawah yang memiliki penghasilan tetap seperti buruh, sehingga tetap ada cost recovery.

Sedangkan untuk penataan permukiman kumuh, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih kompleks. Proyek penataan pemukiman kumuh di Jakarta yang paling ambisius adalah KIP (kampung improvement program) yang dilakukan pada 1969-1999 dengan bantuan dana Bank Dunia. Proyek ini berhasil meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur warga miskin. Namun KIP belum mampu menjawab secara tuntas masalah permukiman kumuh di Jakarta untuk beberapa alasan. Pertama, infrastruktur yang dibangun KIP tidak terintegrasi dengan infrastruktur utama kota dan lemahnya perhatian terhadap pengoperasian dan perawatan (O&M). Kedua, manfaat KIP pada warga miskin kurang terlihat dalam jangka panjang. Kampung KIP yang telah berubah menjadi lebih baik dan nilainya meningkat, umumnya berpindah kepemilikan dan tergeser oleh pembangunan-pembangunan baru seperti real-estate.

Ke depan Jakarta membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan kota sekaligus menghapus kawasan kumuh, tidak hanya sekedar dengan paradigma “integrated infrastructure” namun sudah harus melangkah ke paradigma “sustainable urban development”. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam jangka pendek harus terintegrasi dengan pembangunan jaringan infrastruktur kota. Dalam jangka panjang, penghapusan permukiman kumuh dicapai dengan mendorong kemitraan, partisipasi masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, program penghapusan kawasan kumuh tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur seperti sanitasi, pengolahan sampah, listrik dan air bersih, namun juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan seperti sertifikasi tanah, mitigasi bencana, relokasi ke pemukiman yang lebih baik dengan insentif dan asistensi, membangun keahlian komunitas dan dukungan kredit mikro, serta membangun ruang-ruang publik seperti taman, perpustakaan dan ruang bermain.

Oleh : Yusuf Wibisono


Related Posts :